Jakarta, 14 Maret 2025 – Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 13 Maret 2025. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina periode 2018-2023.
Ahok tiba di Kejagung sekitar pukul 08.36 WIB dan baru keluar setelah hampir 10 jam pemeriksaan, tepatnya pada pukul 18.31 WIB. Setelah keluar dari gedung pemeriksaan, ia memberikan pernyataan kepada awak media terkait kasus yang tengah diselidiki Kejagung.
Kronologi Pemeriksaan Ahok di Kejagung
Menurut sumber dari Kejagung, Ahok diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk mendalami peran para tersangka dalam kasus ini. Pemeriksaan Ahok dianggap penting karena selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, ia memiliki akses luas terhadap kebijakan internal perusahaan, termasuk keputusan strategis terkait impor dan pengelolaan minyak mentah.
Ahok mengaku terkejut dengan data yang dimiliki penyidik Kejagung. “Saya pikir saya tahu banyak, ternyata Kejagung sudah tahu lebih banyak. Saya hanya tahu sekaki, tapi mereka sudah tahu sekepala,” ungkap Ahok di hadapan wartawan.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penyidik sudah mengantongi bukti kuat dalam penyelidikan ini, termasuk dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.
Apa yang Sedang Diselidiki Kejagung?
Kejagung tengah menyelidiki dugaan praktik korupsi dalam pengadaan dan perdagangan minyak mentah di Pertamina yang berlangsung selama 2018 hingga 2023. Kasus ini disebut-sebut menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah akibat kebijakan impor yang tidak transparan, markup harga, serta indikasi permainan antara pihak internal Pertamina dan perusahaan mitra.
Menurut Kejagung, skema korupsi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat tinggi di Pertamina yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yang sebagian besar berasal dari kalangan pejabat dan mantan pejabat Pertamina.
Juru bicara Kejagung, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa pemanggilan Ahok bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai alur kebijakan yang diambil selama masa jabatannya sebagai Komisaris Utama.
Pernyataan Ahok: Saya Tidak Bisa Intervensi Kebijakan
Saat ditanya lebih lanjut oleh awak media, Ahok menegaskan bahwa posisinya sebagai Komisaris Utama tidak memiliki kewenangan eksekutif dalam operasional Pertamina.
"Saya hanya komisaris, saya bukan direksi yang membuat kebijakan harian di Pertamina. Tapi, saya selalu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil," jelas Ahok.
Ahok juga menyebutkan bahwa selama menjabat di Pertamina, ia sering mengkritik kebijakan internal yang dianggapnya tidak efisien. Namun, ia mengakui bahwa tidak semua kebijakan bisa ia intervensi karena struktur organisasi BUMN tidak memberikan wewenang langsung kepada komisaris dalam pengambilan keputusan operasional.
Analisis: Apakah Ahok Terlibat?
Meski Ahok diperiksa Kejagung, hingga saat ini ia masih berstatus sebagai saksi. Namun, pertanyaan besar yang muncul di publik adalah apakah Ahok memiliki keterlibatan langsung dalam kasus ini?
Menurut pengamat hukum BUMN, Dr. Indra Wahyudi, pemanggilan Ahok lebih kepada pendalaman informasi, bukan indikasi keterlibatan langsung.
"Ahok lebih banyak terlibat dalam pengawasan, bukan eksekusi kebijakan operasional. Namun, sebagai komisaris utama, ia tentu punya pemahaman tentang kebijakan strategis yang diterapkan di Pertamina. Kejagung ingin menggali informasi tersebut untuk memperjelas pola korupsi yang sedang mereka usut," ujar Indra.
Sementara itu, Direktur Indonesia Corruption Watch (ICW), Fathia Maulidiyanti, menyebut bahwa kasus ini harus diungkap secara transparan.
"Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Kejagung harus menelusuri apakah ada pembiaran dari pejabat tinggi di Pertamina yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi," tegasnya.
Dampak Kasus Ini bagi Pertamina dan Pemerintah
Kasus dugaan korupsi ini tentu berdampak besar bagi Pertamina dan pemerintah Indonesia. Pertamina, sebagai perusahaan energi milik negara, memiliki peran strategis dalam ketahanan energi nasional.
Jika dugaan korupsi ini terbukti, maka bisa berdampak pada kepercayaan investor dan publik terhadap tata kelola BUMN di Indonesia. Pemerintah pun harus memastikan bahwa kasus ini tidak mengganggu operasional dan stabilitas harga BBM di dalam negeri.
Ekonom energi, Faisal Basri, menyatakan bahwa skandal ini bisa memberikan implikasi negatif bagi perekonomian nasional.
"Pertamina adalah jantung energi Indonesia. Jika ada praktik korupsi dalam pengelolaan minyak mentahnya, maka dampaknya bisa ke mana-mana, mulai dari harga BBM, neraca perdagangan, hingga defisit anggaran negara," kata Faisal.
Apa Langkah Selanjutnya?
Kejagung menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang ditetapkan.
Sementara itu, Ahok sendiri mengaku siap membantu Kejagung dalam mengungkap kasus ini. "Saya siap memberikan informasi apa pun yang diperlukan Kejagung. Saya ingin Pertamina lebih transparan dan bebas dari korupsi," ujarnya.
Kasus ini masih akan terus bergulir, dan publik menantikan langkah berikutnya dari Kejagung dalam mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina.
Kesimpulan
Pemeriksaan Ahok di Kejagung menjadi salah satu momen penting dalam penyelidikan dugaan korupsi di Pertamina. Kejagung kini memiliki tanggung jawab besar untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Bagi publik, kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMN harus terus diperjuangkan. Dengan terus mengawal kasus ini, masyarakat berharap agar Pertamina dan BUMN lainnya bisa terbebas dari praktik korupsi di masa depan.