Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tengah bersiap untuk melakukan pembahasan mendalam terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati serta sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Ketua DPRD Sumenep menyampaikan bahwa pembahasan LKPJ bukan sekadar formalitas, tetapi juga menjadi ajang evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. “Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya.
Selain membahas LKPJ, DPRD juga akan mengkaji berbagai Raperda yang diusulkan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. DPRD menegaskan bahwa proses ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan perwakilan masyarakat, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar relevan dan aplikatif.
“Kami ingin memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pembahasan akan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” tambah salah satu anggota dewan.
Dalam proses ini, DPRD juga akan menyoroti sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mereka berharap agar pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan layanan publik, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang ada. Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan dan alokasi anggaran.
Salah satu fokus utama dalam pembahasan ini adalah penguatan sektor ekonomi lokal melalui regulasi yang berpihak kepada UMKM dan sektor pertanian. DPRD menilai bahwa peningkatan daya saing pelaku usaha kecil dan petani lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan daerah. Oleh karena itu, regulasi yang disusun diharapkan dapat memberikan kemudahan akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, serta pemasaran produk-produk lokal.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar pelayanan publik lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan teknologi yang semakin berkembang, digitalisasi layanan publik menjadi salah satu poin yang dibahas dalam perumusan kebijakan baru. DPRD berharap pemerintah daerah dapat mengadopsi teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, DPRD juga berencana untuk menggelar audiensi dengan berbagai elemen masyarakat guna menampung aspirasi dan masukan terkait kebijakan yang sedang dirancang. Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar merefleksikan kebutuhan riil di lapangan.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap LKPJ Bupati dan pembahasan Raperda yang konstruktif, diharapkan Sumenep dapat semakin maju dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. DPRD berkomitmen untuk terus bekerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.