Sumenep, 10 Maret 2025 — Pemerintah Kabupaten Sumenep baru-baru ini mencanangkan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga miskin di daerah tersebut. Namun, sejumlah pengamat dan aktivis sosial meragukan apakah pemberian bantuan rumah saja cukup untuk menuntaskan masalah kemiskinan yang lebih kompleks. Mereka menganggap bahwa masalah kemiskinan tidak hanya berkutat pada kondisi fisik rumah yang buruk, tetapi juga pada aspek ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap pelayanan dasar lainnya.
Program RTLH memang mendapat sambutan positif dari sebagian warga Sumenep, terutama mereka yang selama ini tinggal di rumah yang jauh dari kata layak. Namun, banyak pihak yang merasa bahwa bantuan rumah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar masalah kemiskinan yang sebenarnya.
Kemiskinan Tidak Hanya Soal Rumah
Menurut Dr. Rudianto Prabowo, seorang ekonom dan pengamat kebijakan sosial, kemiskinan adalah masalah multidimensional yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bantuan perbaikan rumah. "Meskipun rumah yang layak itu penting, kemiskinan lebih dari sekadar kondisi tempat tinggal. Masyarakat miskin sering kali juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan yang memadai," jelas Dr. Rudianto.
Ia menambahkan, program RTLH yang difokuskan pada perbaikan rumah memang memberikan kenyamanan dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan masalah mendasar yang membuat warga tetap terjebak dalam kemiskinan. "Bantuan rumah bisa membuat seseorang tidur lebih nyaman, tetapi jika mereka tidak memiliki penghasilan tetap atau akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan, maka kemiskinan tetap akan ada," tambahnya.
Keterbatasan Jangkauan Program
Selain itu, program RTLH juga mendapat kritik terkait dengan jangkauan yang terbatas. Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah yang terdaftar dalam program ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan total rumah yang tidak layak huni di Sumenep. "Program ini tentu saja memberikan manfaat bagi beberapa keluarga, tetapi berapa banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan rumah ini? Apakah ini cukup untuk mengatasi kemiskinan struktural yang ada di daerah ini?" ungkap Haryanto, seorang aktivis yang fokus pada isu kemiskinan di Sumenep.
Haryanto juga mencatat bahwa meskipun sejumlah warga menerima bantuan RTLH, masih ada banyak rumah lain yang belum mendapatkan perhatian. "Ada ribuan rumah yang tidak layak huni, dan program ini hanya menjangkau sebagian kecil dari kebutuhan yang ada. Bahkan, jika rumah mereka sudah diperbaiki, apakah itu cukup untuk mengubah nasib mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi?" katanya.
Hubungan Bantuan Rumah dengan Kemiskinan
Program RTLH seringkali dianggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, namun banyak pihak yang menilai bahwa bantuan rumah tidak bisa berdiri sendiri tanpa program pendukung lain yang lebih komprehensif. Kemiskinan yang terjadi di Sumenep, menurut banyak pengamat, sangat terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya kualitas pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur lainnya.
"Perbaikan rumah adalah salah satu elemen, tetapi tanpa akses yang memadai ke pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan pelayanan kesehatan, kemiskinan tetap akan berlanjut. Sementara itu, program RTLH yang hanya memberikan bantuan perbaikan rumah bukan solusi jangka panjang bagi masalah yang lebih besar," kata Dini Salsabila, seorang aktivis sosial di Sumenep.
Selain itu, bantuan rumah yang bersifat fisik juga sering kali tidak diimbangi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Tanpa pelatihan keterampilan atau dukungan usaha, masyarakat yang sebelumnya miskin mungkin hanya akan tetap bergantung pada bantuan sosial tanpa adanya peluang untuk meraih kemandirian ekonomi.
Solusi yang Lebih Komprehensif Diperlukan
Para kritikus program RTLH mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang lebih holistik, yang mencakup pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan yang lebih baik, dan perbaikan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Menurut mereka, kemiskinan hanya bisa diatasi jika ada sinergi antara program-program yang mendukung peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.
"Pemberian rumah yang layak memang penting, tetapi jangan sampai itu menjadi satu-satunya solusi. Kita perlu melihat kemiskinan dari berbagai sisi. Bagaimana dengan akses ke pendidikan yang berkualitas? Bagaimana dengan peluang kerja yang baik? Program RTLH bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi bukan solusi utama," ujar Dr. Rudianto.
Para pengamat juga menekankan perlunya perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan ekonomi lokal dan peluang kerja bagi masyarakat miskin di Sumenep. Hal ini akan memberi mereka kemandirian ekonomi yang lebih baik, sehingga tidak tergantung hanya pada bantuan rumah atau bantuan sosial lainnya.
Kesimpulan
Meskipun program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sumenep mendapat sambutan positif, banyak pihak yang meragukan efektivitasnya dalam menuntaskan kemiskinan secara menyeluruh. Bantuan rumah, meskipun penting untuk meningkatkan kualitas hidup, hanya sebagian kecil dari apa yang dibutuhkan untuk mengatasi kemiskinan struktural yang lebih besar. Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan dapat memperluas pendekatan mereka dengan melibatkan program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan bahwa kemiskinan dapat benar-benar teratasi.
Program RTLH, meskipun memiliki dampak positif dalam memperbaiki kondisi fisik rumah, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kebijakan dan program lain yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan masyarakat kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan mandiri.