Sumenep, 10 Maret 2025 — Meski Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan target Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2025 sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sejumlah elemen masyarakat dan pengamat menilai bahwa tantangan besar tetap menghalangi keberhasilan implementasi program ini. Meskipun Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, telah memimpin penandatanganan komitmen antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai target capaian MCP, banyak pihak yang meragukan efektivitas program ini tanpa adanya pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang lebih transparan.
MCP 2025 adalah inisiatif yang bertujuan untuk memantau pencegahan tindak pidana korupsi dalam pemerintahan daerah melalui indikator yang dapat diukur, dengan harapan bahwa program ini akan membawa perubahan positif dalam menekan angka korupsi di tingkat kabupaten. Namun, banyak kalangan yang mempertanyakan apakah komitmen ini cukup untuk menanggulangi masalah besar yang sudah lama membelenggu Sumenep, yaitu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
Tantangan Transparansi Data
Salah satu kritik yang berkembang adalah mengenai keterbukaan informasi yang sering kali terbatas. Meski Pemkab Sumenep sudah mencanangkan sistem untuk memantau dan mencegah korupsi, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran dan status proyek pemerintah sering kali sulit diakses. Aktivis anti-korupsi di Sumenep menilai bahwa tanpa adanya data yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, program MCP 2025 hanya akan menjadi sekadar formalitas administratif tanpa dampak yang berarti bagi masyarakat.
"Kita harus bisa memantau bagaimana penggunaan anggaran, khususnya pada proyek-proyek besar yang melibatkan dana publik. Tanpa adanya data yang terbuka, kita tidak bisa memastikan apakah program ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat atau hanya untuk kepentingan segelintir orang saja," ungkap Ahmad Nahar, seorang aktivis lokal yang sering terlibat dalam kegiatan pengawasan anggaran daerah.
Selain itu, menurut Ahmad, banyak warga Sumenep yang tidak mengetahui bagaimana cara mereka dapat mengakses informasi terkait proyek pemerintah dan anggaran yang dikeluarkan. Keterbukaan informasi yang terbatas ini, menurutnya, menjadi salah satu kendala besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Kritik terhadap Komitmen Pemkab Sumenep
Meski Pemkab Sumenep telah mengarahkan 8 OPD untuk memenuhi target MCP, beberapa pengamat menilai bahwa untuk benar-benar mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Menurut Dr. Iqbal Suryono, seorang pengamat pemerintahan lokal, komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi seharusnya tidak hanya ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara OPD, tetapi juga dengan langkah nyata yang mengakomodasi keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
“Penandatanganan komitmen adalah langkah yang baik, tetapi tidak cukup. Pemerintah harus melibatkan masyarakat lebih jauh dalam setiap tahapan implementasi MCP, dari pengawasan penggunaan anggaran sampai dengan hasil evaluasi kinerja. Tanpa pelibatan masyarakat, maka bisa saja MCP hanya menjadi sebuah laporan administratif yang tidak mencerminkan realita di lapangan,” tegas Dr. Iqbal.
Lebih lanjut, Dr. Iqbal menekankan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas MCP adalah dengan memperbaiki mekanisme akses publik terhadap data. Hal ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk membuat laporan keuangan dan proyek pemerintah lebih terbuka, serta menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memberikan umpan balik terkait kebijakan publik yang ada.
Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemerintahan
Di sisi lain, sejumlah warga Sumenep juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi jika tidak ada sistem yang jelas dan terbuka dalam memonitor program MCP. Dini Salsabila, seorang warga yang tinggal di daerah Kota Sumenep, mengungkapkan kekesalannya terhadap kurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat tentang proyek pemerintah.
“Saya sebagai warga merasa terkadang tidak tahu di mana dan bagaimana proyek pemerintah dilaksanakan. Misalnya, proyek pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur, saya tidak tahu apakah itu sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan atau belum. Harus ada sistem yang memudahkan kita untuk mengecek informasi ini,” kata Dini.
Warga lainnya, seperti Farhan Anwar, juga menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan transparansi, sering kali informasi yang diberikan tidak lengkap atau tidak disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah dipahami. Ia berharap adanya pelatihan atau seminar tentang bagaimana masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran publik.
Peran Teknologi dalam Meningkatkan Pengawasan
Salah satu solusi yang diajukan oleh para pengamat adalah pemanfaatan teknologi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan. Pemkab Sumenep dapat memanfaatkan platform digital untuk menyebarluaskan informasi terkait penggunaan anggaran dan proyek-proyek pemerintah. Dengan cara ini, masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi dan memberikan masukan secara langsung kepada pemerintah.
Penggunaan aplikasi atau portal web yang menyediakan data secara terbuka akan mempermudah masyarakat dalam memantau kemajuan program-program pemerintah. Selain itu, hal ini juga akan membantu pemerintah dalam memperoleh umpan balik yang konstruktif dari masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas layanan publik dan pemerintahan.
Solusi untuk Menanggulangi Tantangan MCP
Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Sumenep perlu lebih banyak membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah dan penyelenggaraan administrasi publik. Dengan meningkatkan aksesibilitas data, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap implementasi MCP, dan menggunakan teknologi untuk mempermudah pengawasan, maka program ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk menanggulangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Sebagai langkah pertama, Pemkab Sumenep harus menyiapkan mekanisme pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan dan proyek secara real-time. Ini akan menjadi langkah konkret yang menunjukkan bahwa komitmen untuk mengurangi korupsi bukan sekadar slogan, tetapi sebuah perubahan nyata dalam sistem pemerintahan.
Masyarakat berharap agar Pemkab Sumenep bisa merespons kritik ini dengan segera, agar MCP 2025 bukan hanya sebuah program yang terlihat bagus di atas kertas, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Sumenep. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi bisa terwujud dengan lebih baik.