Sumenep – Bupati Sumenep telah menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 di hadapan DPRD. LKPJ ini menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian laporan ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat benar-benar memahami bagaimana jalannya pemerintahan dan sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berdampak nyata.
Pakar kebijakan publik menyoroti bahwa LKPJ bukan hanya sekadar laporan tahunan yang bersifat administratif, tetapi juga harus menjadi bahan evaluasi terbuka bagi publik. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara detail bagaimana anggaran daerah dikelola dan sejauh mana efektivitas program yang telah dilaksanakan,” ujar seorang akademisi dari universitas setempat.
Kurangnya Data Terbuka dalam LKPJ
Salah satu kritik utama terhadap penyampaian LKPJ adalah minimnya data yang bisa diakses oleh masyarakat. Hingga saat ini, dokumen LKPJ sering kali hanya disampaikan dalam bentuk ringkasan tanpa adanya publikasi rinci terkait anggaran yang digunakan serta capaian indikator kinerja utama. Padahal, di era digital saat ini, publikasi data secara terbuka menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Beberapa warga juga menilai bahwa LKPJ yang disampaikan masih cenderung berisi pencapaian tanpa disertai analisis terhadap kegagalan atau tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. “Kami ingin melihat bukan hanya apa yang berhasil, tetapi juga apa yang belum tercapai dan bagaimana solusi ke depannya,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Evaluasi Sektor Prioritas: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Dalam Nota Pengantar LKPJ 2024, pemerintah daerah memaparkan berbagai program yang telah dijalankan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, masyarakat menilai bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan sepenuhnya.
Di sektor pendidikan, masih banyak sekolah di pedesaan yang mengalami keterbatasan fasilitas. Guru honorer juga terus mengeluhkan kesejahteraan mereka yang belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah daerah.
Sementara itu, di sektor kesehatan, akses layanan kesehatan di daerah terpencil masih menjadi tantangan. Meskipun pemerintah daerah mengklaim telah meningkatkan fasilitas kesehatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak puskesmas dengan tenaga medis yang terbatas dan fasilitas yang belum memadai.
Dalam bidang infrastruktur, meskipun beberapa jalan telah diperbaiki, masyarakat masih menemukan banyak ruas jalan di wilayah pedesaan yang rusak dan belum tersentuh pembangunan. Hal ini menjadi kendala bagi warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial mereka.
Peran DPRD dalam Mengawal LKPJ
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi LKPJ yang disampaikan oleh bupati. Namun, efektivitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya juga menjadi sorotan. Beberapa kalangan berharap agar DPRD lebih tegas dalam meminta penjelasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program daerah.
Masyarakat juga berharap adanya forum diskusi publik yang lebih terbuka sebelum LKPJ disahkan, agar warga dapat memberikan masukan dan kritik secara langsung. “Selama ini, pembahasan LKPJ terkesan hanya menjadi urusan antara eksekutif dan legislatif tanpa melibatkan masyarakat luas. Padahal, masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampaknya,” ujar seorang aktivis.
Menuju Pemerintahan yang Lebih Transparan
LKPJ seharusnya bukan hanya menjadi laporan tahunan yang bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam menyampaikan hasil kinerjanya. Dengan keterbukaan informasi yang lebih luas dan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Ke depan, publik berharap agar dokumen LKPJ bisa lebih mudah diakses secara daring, lengkap dengan rincian data yang dapat dianalisis oleh masyarakat. Selain itu, evaluasi yang objektif terhadap program yang berhasil maupun yang gagal perlu lebih ditekankan agar pemerintahan di Sumenep bisa lebih responsif terhadap kebutuhan warganya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Sumenep bisa mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara nyata.