Sumenep – Pernyataan Bupati Sumenep yang mengajak masyarakat untuk peduli terhadap anak yatim mendapat beragam respons dari berbagai kalangan. Meskipun ajakan tersebut bernilai positif, banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berhenti pada seruan moral, tetapi juga harus memiliki kebijakan konkret yang lebih sistematis dalam menangani kesejahteraan anak yatim.
Aktivis sosial di Sumenep menyoroti bahwa kepedulian terhadap anak yatim tidak cukup hanya dengan mengandalkan donasi dan santunan dari masyarakat. Diperlukan kebijakan yang berkelanjutan, seperti program pendidikan gratis, jaminan kesehatan, dan pembinaan keterampilan bagi anak-anak yatim agar mereka bisa mandiri di masa depan. “Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak yatim, bukan sekadar mengajak masyarakat untuk peduli,” ujar salah satu aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, belum ada data yang jelas mengenai jumlah anak yatim di Sumenep serta bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan mereka. Transparansi dalam pengelolaan dana sosial juga menjadi sorotan, karena masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pemerintah daerah benar-benar turun tangan dalam menangani permasalahan ini.
Beberapa pihak juga mempertanyakan efektivitas program sosial yang selama ini berjalan. “Kami sering mendengar ajakan kepedulian, tetapi bagaimana implementasi konkret dari pemerintah? Apakah ada evaluasi terhadap kebijakan yang sudah berjalan? Jika hanya sebatas imbauan tanpa tindakan nyata, ini tidak akan menyelesaikan masalah anak yatim di Sumenep,” kata seorang akademisi yang fokus dalam kajian kebijakan sosial.
Sebagai bentuk solusi, masyarakat berharap pemerintah daerah bisa menginisiasi program beasiswa khusus anak yatim, program pendampingan psikologis, serta fasilitas pelatihan kerja bagi mereka yang sudah memasuki usia remaja. Dengan kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan, diharapkan anak-anak yatim di Sumenep tidak hanya bergantung pada belas kasihan, tetapi juga memiliki peluang untuk hidup mandiri dan sejahtera di masa depan.
Kepedulian terhadap anak yatim memang menjadi tanggung jawab bersama, tetapi pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan mereka mendapatkan hak-haknya secara layak. Tanpa adanya langkah nyata dan kebijakan yang jelas, ajakan kepedulian ini berisiko hanya menjadi sekadar retorika tanpa dampak yang signifikan bagi anak-anak yang membutuhkan.